Oleh: Endang Supriadi, M.A.
Dosen Sosiologi dan Sekretaris Program Studi Sosiologi FISIP UIN Walisongo Semarang
Setiap 22 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Santri sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi santri dan pesantren dalam perjalanan sejarah kemerdekaan. Sejak ditetapkan pada 2015, peringatan ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran kaum santri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, lebih dari satu dekade sejak peringatan tersebut diselenggarakan, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Hari Santri telah menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai perjuangan, atau justru semakin terjebak dalam seremoni yang kehilangan daya kritis dan keberpihakan sosialnya?
Pada Kamis, 22 Oktober 2026, peringatan Hari Santri berlangsung di tengah beragam persoalan kebangsaan yang menuntut perhatian serius. Kebakaran hutan dan lahan yang berkepanjangan, kasus keracunan yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di SMPN 2 Cisarua Kota Bogor dan Keluarahan Kalijaga Kota Cirebon pada 21-22 Oktober 2026 , kenaikan harga kebutuhan pokok, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah memaksa masyarakat Bali mengantre berjam-jam, hingga proyek koperasi yang terbengkalai dan praktik korupsi yang terus menjadi persoalan tata kelola pemerintahan, merupakan sederet masalah yang semestinya menggugah kepekaan moral kita. Dalam situasi seperti ini, Hari Santri seharusnya tidak sekadar menjadi panggung untuk mengenang heroisme masa lalu, tetapi juga menjadi momentum untuk menguji keberpihakan sosial kaum santri terhadap penderitaan masyarakat hari ini.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, organisasi kemasyarakatan keagamaan dan sebagian elite ulama semestinya tampil sebagai kekuatan moral yang menjaga keseimbangan relasi antara negara dan masyarakat. Sebagai bagian penting dari masyarakat sipil (civil society), mereka diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial, menyuarakan kepentingan kelompok yang terpinggirkan, sekaligus memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang bermasalah. Namun, kedekatan sebagian elite keagamaan dengan lingkaran kekuasaan, distribusi jabatan, dan keterlibatan dalam proyek-proyek pemerintah menimbulkan pertanyaan mengenai independensi mereka. Ketika efisiensi anggaran menjadi narasi kebijakan, tetapi jabatan dan fasilitas kekuasaan tetap menjadi daya tarik, konsistensi moral para pemimpin keagamaan layak dipertanyakan.
Tentu saja, kritik ini tidak berarti bahwa seluruh ulama dan organisasi keagamaan telah kehilangan kemandirian sikap. Masih banyak tokoh agama yang bekerja dengan tulus dan berpihak kepada masyarakat. Namun, ketika suara moral dari lingkungan keagamaan tidak cukup terdengar dalam menghadapi persoalan publik, kegelisahan tersebut tidak sepatutnya diabaikan. Gelar ulama bukan sekadar pengakuan atas penguasaan ilmu agama, melainkan juga mengandung tanggung jawab untuk menghadirkan keteladanan dan keberanian moral. Ulama dibutuhkan bukan hanya ketika masyarakat memerlukan bimbingan spiritual, tetapi juga ketika kekuasaan perlu diingatkan, kebijakan publik harus dikoreksi, dan kelompok rentan membutuhkan pembelaan. Jika fungsi ini melemah, yang terancam bukan hanya kewibawaan tokoh agama, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan.
Lalu, apa sesungguhnya makna Hari Santri apabila peringatannya hanya berakhir pada pengulangan kisah heroik perjuangan santri di masa lampau? Sejarah tentu penting untuk dirawat, tetapi penghormatan terhadap sejarah semestinya diwujudkan melalui keberanian melanjutkan nilai perjuangan dalam konteks persoalan masa kini. Meriahnya sebuah peringatan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan dalam membangun kesadaran sosial. Demikian pula, banyaknya kegiatan keagamaan tidak selalu berbanding lurus dengan kuatnya kepedulian terhadap persoalan umat. Kita perlu mewaspadai kecenderungan ketika identitas kesantrian tampil begitu menonjol dalam ruang publik, tetapi nilai-nilai yang mendasarinya justru kurang terlihat dalam tindakan nyata. Islam santri berisiko menjadi ramai dalam formalitas, tetapi sepi dalam aktualitas.
Persoalan ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memahami transformasi pesantren. Perubahan pesantren tidak cukup dinilai dari megahnya bangunan, bertambahnya jumlah santri, modernisasi fasilitas pendidikan, ataupun berkembangnya kegiatan akademik. Semua itu penting, tetapi belum memadai untuk menunjukkan keberhasilan transformasi sosial. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana pesantren mampu membentuk pribadi yang peka terhadap ketidakadilan, memiliki solidaritas sosial, berani berpikir kritis, dan bersedia terlibat dalam penyelesaian masalah masyarakat. Santri perlu dibekali kemampuan membaca realitas di luar lingkungan pesantren, mulai dari ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, persoalan kebijakan publik, hingga penderitaan kelompok yang selama ini kurang memperoleh perhatian. Penguasaan ilmu agama semestinya menjadi landasan untuk memperjuangkan kemaslahatan, bukan semata-mata modal simbolik untuk mendapatkan pengakuan dan kedudukan sosial.
Sebagai seorang santri, saya memandang keprihatinan terhadap pola peringatan Hari Santri yang terlalu berorientasi pada seremoni sebagai sesuatu yang patut dibicarakan secara terbuka. Apel, upacara, pengajian akbar, dan berbagai kegiatan peringatan bukanlah sesuatu yang keliru. Kegiatan tersebut dapat memperkuat identitas, solidaritas, dan ingatan kolektif kaum santri. Persoalan muncul ketika seluruh energi dan anggaran terkonsentrasi pada penyelenggaraan acara, sementara kerja-kerja sosial yang lebih mendesak justru kurang memperoleh perhatian. Hari Santri seharusnya menjadi titik awal bagi gerakan pendampingan masyarakat, advokasi kelompok rentan, pendidikan publik, pemberdayaan ekonomi, serta kepedulian terhadap lingkungan. Tanpa tindak lanjut semacam itu, seremoni berisiko berubah menjadi rutinitas yang justru mengaburkan fungsi kritis santri dan organisasi keagamaan sebagai kekuatan masyarakat sipil.
Ada dua sosok yang saya rindukan kehadirannya kembali dalam kehidupan kebangsaan kita. Pertama, santri yang memiliki karakter kuat, teguh memegang idealisme, dan tidak mudah kehilangan arah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Kedua, kiai yang tidak hanya mendalam ilmu agamanya, tetapi juga kokoh dalam keteladanan, berani menyampaikan kebenaran, dan mandiri dalam menentukan sikap. Kedua sosok ini merepresentasikan karakter ideal yang berakar pada tradisi pesantren: menghormati ilmu, menjunjung tinggi akhlak, memegang amanah, serta tidak mudah menukar prinsip dengan kepentingan duniawi. Bagi saya, karakter semacam inilah yang seharusnya menjadi wajah utama kaum santri, bukan sekadar identitas yang dilekatkan pada seseorang karena latar belakang pendidikan atau kedekatannya dengan tokoh tertentu.
Menjaga jarak kritis dari kekuasaan bukan berarti menempatkan pemerintah sebagai musuh atau menolak segala bentuk kolaborasi dengan negara. Pesantren, ulama, dan organisasi keagamaan tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Sebaliknya, pemerintah juga membutuhkan pandangan kritis dari kalangan agama agar kebijakan yang diambil tidak menjauh dari kepentingan publik. Hal terpenting adalah menjaga independensi moral di tengah hubungan tersebut. Artinya, keberanian untuk menyampaikan kebenaran dan mengoreksi kekeliruan harus tetap terpelihara, sekalipun kritik itu ditujukan kepada pihak yang memberikan jabatan, fasilitas, atau akses politik. Kerja sama dengan pemerintah dapat menjadi sarana pengabdian, tetapi tidak boleh dibayar dengan hilangnya kebebasan untuk mengawasi dan mengoreksi kekuasaan.
Kegelisahan muncul ketika sebagian kalangan santri dan kiai tampak semakin menempatkan kedekatan dengan pemerintah sebagai salah satu jalan utama untuk mengembangkan pengaruh dan memperkuat institusi. Jabatan dan berbagai fasilitas kekuasaan dapat menjadi godaan yang perlahan menggeser orientasi pengabdian. Dalam konteks ini, keterlibatan sejumlah tokoh agama dalam jabatan kenegaraan, termasuk Dewan Pertimbangan Presiden, patut menjadi pintu masuk untuk mendiskusikan hubungan antara pengabdian, representasi keagamaan, dan kooptasi politik. Persoalannya bukan terletak pada larangan bagi ulama untuk menduduki jabatan publik, melainkan pada kemampuan mereka mempertahankan kemandirian sikap setelah berada di dalam lingkaran kekuasaan. Kehadiran tokoh agama dalam struktur negara semestinya memperkuat pengawasan moral terhadap pemerintah, bukan justru membuat kritik semakin sulit disampaikan.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah jabatan publik selalu menjadi kebutuhan bagi ulama yang telah memiliki pengaruh sosial, pengakuan keilmuan, dan kepercayaan masyarakat. Tentu, kita tidak dapat serta-merta menyimpulkan bahwa seseorang menerima jabatan semata-mata demi kepentingan pribadi. Jabatan dapat menjadi instrumen pengabdian apabila dijalankan secara berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, persoalan rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan, dan lemahnya respons terhadap persoalan publik tetap perlu dievaluasi secara terbuka. Pengakuan atas jasa dan keilmuan seseorang tidak semestinya menghapus tuntutan akuntabilitas. Justru semakin besar pengaruh sosial seorang tokoh agama, semakin besar pula tanggung jawab moral yang melekat pada dirinya.
Karena itu, ada sejumlah pertanyaan yang layak direnungkan dalam momentum Hari Santri. Mengapa kedekatan dengan pusat kekuasaan terkadang dipersepsikan sebagai puncak keberhasilan seorang ulama? Mengapa pengabdian keilmuan seolah memperoleh pengakuan tertinggi ketika seseorang menduduki jabatan strategis? Dan mengapa kritik terhadap pemerintah terkadang dianggap mengganggu harmoni, padahal tradisi keilmuan Islam juga mengajarkan tanggung jawab moral untuk menasihati dan mengoreksi penguasa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan para ulama ataupun mengabaikan jasa mereka. Sebaliknya, pertanyaan itu menjadi pengingat bahwa kehormatan keilmuan dan kemuliaan pengabdian tidak seharusnya ditentukan oleh kedudukan politik.
Hari Santri perlu dikembalikan pada substansi pengabdian dan keberpihakan kepada masyarakat. Santri seharusnya hadir sebagai kekuatan intelektual sekaligus moral yang mampu merespons kemiskinan, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan kebijakan publik yang merugikan masyarakat. Pesantren juga perlu memperluas orientasi pendidikannya agar santri tidak hanya memiliki kemampuan memahami teks keagamaan, tetapi juga sanggup membaca perubahan sosial dan merumuskan respons yang relevan. Pada saat yang sama, para kiai dan organisasi keagamaan perlu menjaga independensi kelembagaan supaya tetap dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tanpa harus memutus hubungan kerja sama yang konstruktif dengan negara. Dengan demikian, tradisi keagamaan tidak berhenti sebagai identitas, melainkan menjadi sumber etika publik dan kekuatan transformasi sosial.
Pada akhirnya, keberhasilan peringatan Hari Santri tidak dapat diukur hanya dari kemeriahan acara, jumlah peserta, atau besarnya kegiatan yang diselenggarakan. Ukuran yang lebih penting justru terlihat setelah seluruh rangkaian acara selesai. Apakah santri semakin dekat dengan persoalan masyarakat? Apakah pesantren semakin peka terhadap ketidakadilan? Apakah para ulama semakin berani menyampaikan kritik ketika kebijakan pemerintah menyimpang dari kepentingan rakyat? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu menjadi bagian dari evaluasi bersama agar Hari Santri tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dalam kehidupan sosial.
Terus terang, sebagai seorang santri, saya merasa malu apabila peringatan Hari Santri hanya menghasilkan kebanggaan simbolik, sementara idealisme dan keberpihakan sosial semakin jauh dari praktik kehidupan sehari-hari. Kita perlu kembali meneguhkan jati diri santri yang tidak hanya bangga terhadap sejarah perjuangan pendahulunya, tetapi juga bersedia melanjutkan perjuangan tersebut melalui tindakan nyata. Cita-cita kemerdekaan semestinya diterjemahkan ke dalam upaya membangun masyarakat yang adil, bermartabat, dan berdaulat. Jangan sampai tradisi perjuangan santri justru melahirkan elite baru yang lebih sibuk mempertahankan kedudukan daripada memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Negeri ini sesungguhnya tidak kekurangan seremoni, gelar keagamaan, ataupun tokoh yang menduduki posisi terhormat. Yang masih sangat dibutuhkan adalah keberanian moral untuk mengoreksi kekuasaan, keteladanan yang konsisten antara ucapan dan tindakan, serta kesediaan untuk berdiri bersama masyarakat ketika mereka menghadapi kesulitan dan ketidakadilan. Kehadiran santri dan ulama akan benar-benar bermakna apabila mampu menjadi sumber harapan bagi masyarakat, terutama ketika institusi lain gagal memberikan perlindungan atau ketika kepentingan kelompok rentan terabaikan.
Hari Santri, dengan demikian, semestinya menjadi momentum bagi kaum santri untuk memperbarui komitmen pengabdian sekaligus pengingat bagi para pemegang kekuasaan agar tidak menjadikan agama sekadar sumber legitimasi politik. Santri tidak cukup hanya merawat ingatan tentang perjuangan masa lalu; mereka harus berani mengambil bagian dalam menghadapi persoalan masa kini. Sebab, ketika santri dan ulama kehilangan daya kritis serta keberanian moralnya, kita patut bertanya: siapa lagi yang akan mengingatkan kekuasaan ketika ia mulai menjauh dari kepentingan rakyat?
Wallahu a’lam bishawab.